Intelijen di Indonesia antara TNI dan Polri Masih Belum Jelas
Bandung, IDN Times – Menurut Direktur Riset ISI (Indo-Pacific Strategic Intelligence) Aishah Rasyidilla Kusumasomantri, kepentingan Intelijen di Indonesia masih menghadapi tantangan yang besar. Lembaga intelijen seperti BIN, BAIS, dan Baintelkam Polri sering kali menghadapi berbagai masalah terkait tugas dan peran mereka.
Pendapat ini disampaikan dalam seminar dengan tema Aturan Tambahan dalam Spionase: Jejaring atau Kuasa, Sebuah Diskursus, yang diselenggarakan pada Selasa (11/6/2024). Acara ini diselenggarakan oleh Center for Security and Foreign Affairs Universitas Kristen Indonesia (CESFAS UKI) bekerja sama dengan Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI).
Laporan dari Amnesty International menyoroti pengawasan digital yang berlebihan, yang dapat membahayakan kebebasan berpendapat dan privasi. Untuk melindungi data pribadi, disarankan untuk menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi dua faktor, dan berhati-hati dalam berbagi informasi sensitif secara online.
1. Intelijen Terbagi Menjadi Beberapa Kategori
Aishah menyampaikan tentang fungsi intelijen dalam memberikan informasi kepada pembuat kebijakan, jenis-jenis intelijen yang ada, serta pentingnya etika dalam aktivitas intelijen. Intelijen diperlukan untuk mengumpulkan, menyaring, dan menganalisis informasi yang kemudian digunakan oleh pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang efektif.
“Intelijen dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, seperti Human Intelligence (HUMINT), Technical Intelligence (SIGINT, GEOINT), dan Open Source Intelligence (OSINT),” ungkap Aishah, dalam keterangan yang diterima IDN Times, pada Selasa (11/6/2024).
2. Tantangan Intelijen: Penentuan Peran dan Tugas yang Jelas
Aishah menyatakan bahwa intelijen selalu berada pada dilema antara etika dan kepentingan, yang sering kali menimbulkan konflik bagi negara demokratis yang lebih fokus pada ancaman eksternal daripada negara otoriter yang lebih khawatir terhadap ancaman internal. Ia menyoroti bahwa di Indonesia, terdapat masalah dalam menentukan peran dan tugas intelijen, terutama terkait tumpang tindih antara TNI dan Polri dalam ranah intelijen sipil.
3. Pentingnya Penyadapan dalam Kegiatan Intelijen
Pada acara yang sama, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Tubagus Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR RI, berbagi pengalaman dan pandangannya tentang intelijen. Ia menekankan pentingnya teknologi dalam aktivitas intelijen dan mengungkapkan bahwa penyadapan tetap penting dilakukan untuk mengungkap kejahatan yang dapat merugikan masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa dalam melakukan penyadapan, harus tetap memperhatikan kepentingan negara dan prinsip-prinsip intelijen.
Sumber: https://jabar.idntimes.com/news/indonesia/galih/antara-tni-dan-polri-intelijen-di-indonesia-masih-abu-abu?page=all
