Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira, berencana untuk meminta klarifikasi dan penjelasan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait dengan uang kuliah tunggal (UKT) yang semakin mahal. Menurut Andreas, Komisi X DPR RI akan memastikan kebijakan UKT yang adil dan terjangkau bagi semua calon mahasiswa.
Andreas juga menegaskan perlunya Kemendikbudristek turun tangan dalam mengawasi kebijakan UKT yang dianggap kurang terkontrol. Ia menyoroti kenaikan UKT yang dilakukan tanpa transparansi dan memaksa calon mahasiswa untuk menerima kebijakan yang sudah ditetapkan. Andreas mengatakan bahwa otoritas perguruan tinggi dalam menetapkan tarif UKT tidak boleh digunakan secara semena-mena untuk menaikkan biaya pendidikan.
Selain itu, Andreas juga menyoroti kurangnya standardisasi nasional dalam penentuan UKT yang memungkinkan perguruan tinggi untuk menginterpretasikan kebutuhan mereka sendiri, yang seringkali berujung pada peningkatan biaya yang signifikan. Dia menekankan perlunya intervensi dari Kemendikbudristek untuk memperhatikan persoalan UKT agar perguruan tinggi tidak semena-mena menaikkan biaya UKT.
Andreas juga menambahkan bahwa diperlukan mekanisme pengimbangan, seperti pemberian beasiswa atau kompensasi lain, untuk membantu mahasiswa yang tidak mampu membiayai pendidikan tinggi. Kemendikbudristek diharapkan melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan yang lebih ketat terhadap biaya pendidikan ini. Seluruh langkah ini diambil untuk memastikan adanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dalam hal pendidikan tinggi.
