Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengungkapkan bahwa Tony Blair, melalui organisasi nirlaba Tony Blair Institute, telah mengajak pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dalam merumuskan kerangka aturan terkait penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) generatif.
Nezar menyampaikan bahwa Tony Blair menawarkan kerja sama dalam pengembangan kerangka aturan pemanfaatan AI generatif saat berkunjung ke Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta Pusat. Ia menjelaskan bahwa Tony Blair menyatakan kekhawatiran global terkait pengaturan AI generatif dan menawarkan kerja sama untuk bertukar pikiran, pengalaman, dan menjadi mitra dalam merumuskan kerangka regulasi.
Menurut Nezar, Tony Blair melihat AI generatif sebagai inovasi menarik yang juga membawa risiko yang tidak terduga. Oleh karena itu, Tony Blair mengajak Indonesia dan negara lain untuk bekerjasama dalam menyusun aturan yang memastikan teknologi ini digunakan secara bijak dan memberikan manfaat yang luas.
Nezar juga menyebutkan bahwa Tony Blair Institute telah menyiapkan seribu talenta digital yang ahli di bidang AI untuk membantu negara-negara dalam menyusun kerangka regulasi penggunaan AI.
Saat ini, pemerintah Indonesia belum memiliki aturan khusus terkait pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan. Namun, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial telah diterbitkan sebagai panduan bagi pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik. Nezar juga menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengkaji kebutuhan untuk peraturan mengenai pemanfaatan teknologi AI, baik melalui undang-undang maupun peraturan menteri.
Selain itu, Indonesia juga menyoroti pentingnya regulasi penggunaan AI dalam sektor militer, serta Bank BRI telah mengungkapkan pemanfaatan AI generatif untuk meningkatkan layanan mereka. Semua upaya ini dilakukan untuk memastikan penggunaan teknologi kecerdasan buatan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
